Kontroversi hukuman mati sudah sejak lama ada di hampir seluruh masyarakat dan negara di dunia. Indonesia pun tak luput dari kontroversi ini. Sampai hari ini pihak yang pro hukuman mati dan yang kontra hukuman mati masih bersilang sengketa. Masing-masing datang dengan rasional dan tumpukan bukti yang berseberangan, dan dalam banyak hal seperti mewakili kebenaran itu sendiri.

Adakah bangsa yang bebas suap? Jawabnya jelas tidak ada, Kalau hasil survey Transparency International mengenai Corruption Perception Index yang diterbitkan setiap tahun bisa dijadikan rujukan maka meskipun survey itu adalah survey tentang ’‘persepsi orang mengenai korupsi’ maka jelas terlihat bahwa

Para pendiri negara ini dengan sadar mendirikan sebuah republik, bukan kerajaan, yang tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan, dan karena itu republik Indonesia ini disebut sebagai negara hukum (rechstaat). Tersirat disini gagasan bahwa di negeri ini akan bersemai persamaan dan kesamaan, keamanan dan ketertiban serta keadilan sosial.

Wakil Direktur Kebijakan Koordinasi dari Komisi Independen Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Nona Seon Yim mengatakan, di negerinya, whistle blower atau peniup peluit bisa mendapat reward dua juta dollar AS, penghargaan lain: dijamin tak akan diberhentikan dari pekerjaan dan perlindungan khusus bila ada ancaman.

The abundance of natural resources and attractive investment opportunity in Indonesia have not made this country the sweetheart of the investor. Since 1999, foreign direct investments flowing into Indonesia has been negative. In 2005 the ASEAN Secretariat stated that foreign direct investment in Indonesia between 1999-2003 is 2,745 million United States Dollars;

Frans Winarta’s article on judicial corruption (The Jakarta Post, Oct. 31, 2005) lays much of the blame for the tragic state of the Indonesian judiciary precisely where it belongs - with those in the legal profession who work to undermine the judicial system. It is indeed a tragic state of affairs where lawyers can openly boast that they can guarantee a judicial outcome,

Berita mengenai Karaha Bodas muncul kembali dimana Pertamina diharuskan membayar klaim Karaha Bodas akibat pembatalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas, Garut, Jawa Barat pada tahun 1997. Konon jumlah klaim yang musti dibayar sudah diatas angka US $ 300 juta, suatu jumlah yang tidak sedikit buat sebuah perusahaan seperti Pertamina yang sesungguhnya tidak sepenuhnya sehat.

MENYUSUL penyelenggaraan Infrastructure Summit, Januari 2005, Pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan proses tender untuk sejumlah proyek infrastruktur. Penyelenggaraan proyek infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dengan menarik investasi langsung dan penciptaan lapangan kerja.

Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus hukum yang memiliki dimensi global.

When Susilo Bambang Yudhoyono’s administration took over the government, one of the items in its first-100-day agenda, as put forward by coordinating Minister for the Economy Aburizal Bakrie, was to settle the Karaha Bodas and Cemex cases. One of the Cabinet members told me privately that aside from these two cases,