joomla templates
A+ R A-

Suap PN Jaksel, MA Persilakan KPK Usut Oknum Hakim PN Jaksel

Sabir Laluhu
Selasa, 22 Agustus 2017 - 18:14 WIB

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) secara kelembagaan mempersilakan KPK mengusut dugaan keterlibatan oknum hakim PN Jaksel di kasus dugaan suap pengurusan putusan gugatan perdata Eastern Jason Fabrication Service (EJFS) Pte Ltd ‎vs PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI).‎

Juru Bicara MA Suhadi menggariskan, untuk mengetahui apakah sebatas tersangka penerima suap Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi atau ada pihak lebih tinggi yang terlibat dalam kasus dugaan suap tersebut. Yang bisa dipastikan, MA menyerahkan sepenuhnya ke KPK selaku penyelidik dan penyidik untuk mengungkap kasus dugaan suap dengan seditil-detilnya.

"Terkait kejadian di lapangan yang sebenarnya. Kita tidak mencampuri. Silakan saja KPK (mengusut), apakah sebatas panitera pengganti atau ada yang yang (diduga) terlibat dalam perkara ini," tegas Suhadi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/8/2017) siang.

Hakim Agung Kamar Pidana MA ini melanjutkan, atas operasi tangkap tangan (OTT) disertai penetapan Tarmizi sebagai tersangka penerima suap Rp425 juta dari tersangka pemberi suap kuasa hukum PT ADI Akhmad Tarzimini ada beberapa hal yang perlu disampaikan MA juga.

Pertama, MA sangat prihatin selepas mendapat laporan dari Ketua PN Jaksel Aroziduhu Waruwu atas OTT terhadap Tarmizi dkk disertai penetapan tersangka oleh KPK.

"Karena di tengah-tengah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan perbaikan internal sebagaimana yang diterapkan, namun masih ada penyimpangan-penyimapangan seperti ini," tegasnya.

Mantan Panitera MA ini melanjutkan, kedua, KPK sejak awal dan lama melakukan kerja sama dengan KPK. Bahkan kedatangan MA saat konferensi pers penetapan Tarmizi dan Zaini sebagai tersangka merupakan kelanjutan dari pembaharuan MoU atau kerja sama antara MA dengan KPK, yang dikerjakan Ketua MA Hatta Ali dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Oleh karena itu Mahkamah Agung berterima kasih ke KPK karena ikut membersihkan penyimpangan-penyimpangan di lembaga peradilan," ucapnya.

Ketua Muda Pengawasan MA Sunarto membeberkan, memang dalam beberapa kasus yang ditangani KPK sebelumnya sudah ada beberapa panitera pengganti yang diciduk, menjadi tersangka, terdakwa, dan divonis.

Dari beberapa panitera pengganti tersebut, seperti Rohadi selaku Panitera Pengganti PN Jakarta Utara dan Muhammad Santoso selaku Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, tidak ada hakim yang diduga terlibat. Apalagi sebagai penerima suap.

"Mengapa sekarang kok panitera pengganti yang sering kena OTT (termasuk Tarmizi), karena untuk hakim itu ada kode etik yang sudah mengikat. IDcard hakim juga berfungsi sebagai access card. Sedangkan panitera pengganti tidak ada kode etik untk bertemu para pihak," papar Sunarto.

Hakim Agung MA ini menguraikan, panitera pengganti bertugas dan berhubungan dengan para pihak. Karena kalau ada yang akan bersidang maka melaporkan ke panitera pengganti. Setelah para pihak hadir, kemudian panitera pengganti melaporkan ke hakim bahwa para pihak sudah hadir dan siap bersidang.

"Dan hakim sama sekali tidak berhubungan dengan para pihak berperkara," ucap Sunarto.

News & Events

Suap PN Jaksel, MA Persilakan KPK Usut Oknum Hakim PN Jaksel

Sabir Laluhu Selasa, 22 Agustus 2017 - 18:14 WIB JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) secara kelembagaan mempersilakan KPK mengusut dugaan keterlibatan oknum hakim PN Jaksel di kasus dugaan suap pengurusan...
Read More ...

Aga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017)

A ga Nugraha from LSM IP practice group contributes an article to World Trademark Review magazine issue 67 (June/July 2017). The article covers key issues concerning the protection of well-known mar...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Kritik Pernyataan Amien Rais soal Sidang Ahok

Putu Merta Surya Putra 03 Mei 2017, 15:00 WIB Liputan6.com, Jakarta - Ahli hukum senior sekaligus aktivis, Todung Mulya Lubis, mempertanyakan sikap tokoh reformasi Amien Rais, yang berharap pengad...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Upaya Pelemahan KPK Harus Dilawan

Lizsa Egeham 04 Apr 2017, 06:01 WIB Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Sumatera Utara Todung Mulya Lubis menilai, bila Revisi UU KPK dilakukan, akan terjadi kemandulan ...
Read More ...

LSM Intellectual Property Update 2017 April

LSM Intellectual Property Update 2017 April In this edition of LSM IP Update, we cover some of the important developments in Indonesia intellectual property law and practice from recent months. Fi...
Read More ...

Todung Mulya Lubis: Pengadilan Salah Satu Lembaga Korup di Indonesia

Kamis, 30/03/2017 - 14:24:33 WIB Todung Mulya Lubis JAKARTA-FPC:Praktisi hukum Todung Mulya Lubis masih melihat lembaga peradilan sebagai salah satu lembaga terkorup. Hal itu dikatakan berdasarkan...
Read More ...

Todung Mulya Lubis Raih Penghargaan dari Berkeley

Kamis, 02 Februari 2017 | 13:52 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Todung Mulya Lubis mendapatkan penghargaan Elise and Walter A. Haas International Award dari Universitas Berkeley, California, atas ...
Read More ...

New Trademark Law: Opportunities, challenges for brand owners

By Aga Nugraha LSM Intellectual Property Practice Group Amid the increasing awareness of the significance of intellectual property (IP) in today’s digital economy, we have seen some promising deve...
Read More ...

Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan

Senin 30 Jan 2017, 23:05 WIB Todung: Tokoh Parpol Jadi Hakim MK Bisa Sarat Kepentingan Danu Damarjati - detikNews Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai pengganti Patrialis Akbar di pos...
Read More ...

Ujaran kebencian ancam kebhinekaan

Todung Mulya Lubis: Ujaran kebencian ancam kebhinekaan Februari 27, 2017 fokusmedan : Kasus penebaran kebencian atau hate speech di sosial media tengah marak bahkan menjadi trend di Indonesia. Paka...
Read More ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Translator